Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) yang diwakili oleh Wakil Bupati Barito Utara (Wabup Barut), Sugianto Panala Putra yang didampingi sejumlah kepala perangkat daerah mengikuti penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dan dokumen rencana kerja antara Gubernur dengan kepala perwakilan BPKP se Indonesia dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri RI secara Virtual bertempat di Rujab Bupati Barutq, Rabu (2/12/2020).
Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192/2014 Terkait dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan pada tingakat nasional.
Dalam paparannya, Mendagri Tito Karniavan meminta agar semua program-program yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terlebih program-program pembangunan yang ada didaerah.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kiranya juga dapat membantu pemerintah terutama pemerintah daerah dalam penyusunan program anggaran pembangunan sehingga pemerintah daerah dapat terbantu dalam proses pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan dan telah dilaksanakan sehingga dapat tercapai dengan baik.
“Harapan kedepannya mudah-mudahan setiap daerah yang berada di Indonesia bisa Survive dalam hal pembangunan dengan perencanaan yang lebih baik lagi terlebih dimasa pandemi mengalami penurunan perkembangan baik sisi ekonomi, infrastruktur dan lainnya, serta bersinergi dalam proses perencanaan dengan BPKP sehingga Indonesia dapat mengembalikan perkembangan ekonomi kedepannya,”tandas Mendagri, Tito Karnavian. (Uzi)