Muara Teweh, (METROKalteng..com) – Dalam perhelatan Forum Perencanaan Daerah (FPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang digelar di Aula BappedaLitbang Muara Teweh, Anggota Parlemen Barito Utara dari Dapil I, Gun Sriwitanto, memaparkan 28 usulan program prioritas yang diharapkan dapat mendorong kemajuan wilayah tersebut. Di antara 28 usulan utama yang dipresentasikan oleh Gun Sriwitanto
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Pada Forum Perangkat Daerah (FPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang diadakan baru-baru ini di aula BappedaLitbang Muara Teweh, anggota DPRD Dapil III Barito Utara, Naruk Sarintani, mengajukan sejumlah usulan penting yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas sosial di wilayahnya. Beberapa program yang diusulkan Naruk Sarintani antara lain
Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Puluhan karyawan Mitra Jaya Agro Palm (MJAP) datangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Barito Timur (Bartim) meminta dilakukan rapat menyelesaikan masalah yang tidak kunjung selesai, pasalnya kurang lebih dari 12 tahun masih berstatus karyawan tidak mendapatkan gajih. Dalam rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bartim, Mardianto didampingi
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang berlangsung baru-baru ini di aula BappedaLitbang Muara Teweh. Anggota DPRD Dapil IV Barito Utara, H. Suparjan Efendi, memaparkan 46 usulan strategis untuk mendukung pembangunan di wilayahnya. Usulan tersebut meliputi kelanjutan pembangunan rigid jalan poros menuju Desa Liang Buah,
Muara Teweh, (METROKalteng com) – Pada Forum Perangkat Daerah (FPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang diselenggarakan baru-baru ini, Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, mengemukakan berbagai usulan pembangunan strategis dari para ketua komisi DPRD. Usulan tersebut mencakup beragam sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pertanian, hingga peningkatan fasilitas publik
Muara Teweh, (METRIKalteng.com) – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto, menyampaikan apresiasi terhadap langkah sigap Dinas Perhubungan (Dishub) yang mengeluarkan imbauan resmi mengenai penundaan sementara aktivitas pelayaran di bawah Jembatan KH Hasan Basri, Muara Teweh. Penundaan ini diambil untuk menjamin keselamatan pelayaran dan mengurangi risiko bahaya akibat tingginya permukaan air Sungai Barito serta
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H Taufik Nugraha, menegaskan urgensi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, terutama melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara ini diadakan di Aula BappedaLitbang pada Senin (10/3/2025), dengan tujuan menghimpun masukan dari masyarakat mengenai prioritas pembangunan yang
Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Legislator DPRD kabupaten Barito Timur (Bartim), Rafi Hidayatullah, SH merespon positif dan sikapi pembentukan DPD Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Dirinya menilai kehadiran Organisasi masyarakat (Ormas) yang sah dan diakui oleh pemerintah harus diterima, namun dengan ketentuan bahwa ormas tersebut mematuhi aturan yang
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara menyambut kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan di kantor mereka pada Jumat, 7 Maret 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mengadakan konsultasi dan berbagi wawasan mengenai evaluasi dan penilaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah untuk tahun anggaran 2024. Dalam kesempatan
Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara menyambut kedatangan sembilan anggota DPRD Kabupaten Tabalong pada Kamis, (6/3/2025) dalam rangka kunjungan kerja. Kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020, terutama mengenai implementasi pertanggungjawaban keuangan (SPJ) sebesar 30 persen untuk akomodasi dalam kegiatan dinas. Kunjungan ini diterima oleh Kasubbag
