METROKalteng.com
NEWS TICKER

Data Dinas PKPP Kalteng Rumah Tak Layak Huni Barut Mencapai 5.631 Unit

Thursday, 12 March 2020 | 4:54 pm
Reporter:
Posted by: metrokal
Dibaca: 13

Muara Teweh, (METROKalteng.com) -Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (RKPP) Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan bertempat di aula Kecamatan Teweh Tengah, Rabu (11/03/2020) kemarin.

Kepala Dinas PKPP Kalteng Leonardo S Ampung melalui Sekdis PKPP Kalteng ibu Eridani dalam paparannya menyebutkan, berasarkan data Dinas PKPP Kalteng rumah tidak layak huni di Kabupaten Barut berjumlah sebanyak 5.631 unuit, sementara backlog hunian 2.892 dan backlog kepemilikan berjumlah sebanyak 7.646 unit.

Terkait hal itu katanya, dilaksanakan penyuluhan tentang pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) dan persyaratan rumah tidak layak huni, standar lingkungan sehat perumahan dan kawasan pemukiman, peningkatan sanitasi untuk mendukung penurunan stunting dan pengembangan wirausaha dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemprov Kalteng jelasnya memang bahwa rumah yang sehat dengan lingkungan yang sehat merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.

Tujuannya kata dia yang diharapkan dari penyuluhan ini adalah menumbuh kembangkan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menempati rumah yang sehat dan memelihara lingkungan sehat.

Besar harapan kami melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri masyarakat bahwa dengan menerapkan pola hidup sehat akan memberikan manfaat yang positif bagi kesehatan pribadi, keluarga dan masyarakat,” kata Eridani.

Bupati Barut, H Nadalsyah pada paparan tertulisnya yang disampaikan Kepala Dinas RKPP Barut, H Yaser Arapat menyebutkan, semua tanggungjawab yang begitu besar dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat tak akan dapat diselesaikan tanpa ada dukungan oleh adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di daerah.

“Berdasarkan fakta dan semakin kompleksnya persoalan perumahan dan kawasan pemukiman di indonesia, maka sangat diperlukan perhatian uluran tangan pemerintah pusat, diprovinsi Kalteng dan kabupaten Barut dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman,” tutur Yaser Arafat.

Dengan demikian bupati Nadalsyah sangan mengharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut demi untuk memberikan sumbang saran dan masukan untuk peningkatan pelaksanaan dan capaian sasaran pembangunan perumahan rakyat untuk terwujudnya hunian yang layak khususnya di Kabupaten Barut bumi Iya Mulik Bengkang Turan.(Uzi).

Contak Redaksi 081349007114, 081250001889