Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Pihak PT Patra Jasa ingin Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi jeli melihat permasalahan yang sebenarnya terkait jalan Pertamina yang menjadi polemik selama ini.
“Kita menanggapi positif (kunjungan DPRD provinsi Kalteng), kita sangat ingin sebenarnya dari pemerintah daerah terutama pemerintah provinsi baik legestif maupun eksekutif agar lebih bisa melihat permasalahan yang sebenarnya, permasalahan yang diributkan selama ini,” kata perwakilan manajemen PT Patra Jasa M Hartiano usai pertemuan dengan anggota DPRD di Kantor Bupati Barito Timur, Kamis, (30/1/ 2020).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan inti permasalahannya apa, tuntutannya bagaimana serta masyarakat mana yang bicara
Hartiano juga menjelaskan bahwa Pertamina sebagai perusahaan induk dari PT Patra Jasa merupakan perusahaan milik negara, sehingga jika Pemerintah Daerah memiliki kepentingan untuk menjadikan jalan Pertamina sebagai jalan umum, bisa mengajukan kepada Kementerian BUMN.
“Bisa juga lewat Komisaris Pertamina, dan prosedur itu ada. Kalau memang itu diperlukan oleh daerah dan sangat cocok dengan kemauan masyarakat maka itu akan diserahkan, tapi yang saya lihat kepentingan bisnis semua yang dibicarakan tadi,” ucapnya.
Hartiano mengatakan, Pertamina melalui PT Patra Jasa akan terus mengelola jalan Pertamina karena hingga saat ini yang benar-benar memiliki sertifikat atas jalan tersebut adalah Pertamina.
“Jadi secara de jure dan de facto jalan itu memang milik Pertamina, Kecuali pendapat Pengadilan berbeda,” lanjutnya.
Terkait rencana pengambilalihan aset jalan tersebut oleh Pemerintah Daerah, Hartiano mempersilahkan untuk menggunakan prosedur yang benar.
“Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu selalu mengadu-domba dengan mengatasnamakan masyarakat yang unjung-ujungnya ada kepentingan peibadi maupun pengusaha, itu yang paling utama. Kalau kita sama-sama lurus sebenarnya tidak sulit persoalannya,” pungkasnya.
Sementara Bupati Barito Timur Ampera.A.Y Mebas menympaikan bahawa, kunjungan Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam ini untuk menggali informasi tentang polemik jalan eks Pertamina,” kata Ampera usai melakukan pertemuan dengan rombongan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Bupati Barito Timur.
Menurutnya, mungkin selama ini DPRD Provinsi hanya mendengar dari orang atau media massa dan media sosial terkait polemik jalan eks Pertamina namun saat ini mereka datang langsung untuk mendalami apa yang yang menjadi penyebab polemik tersebut.
“Kunjungan ini juga terkait wacana Gubernur Kalimantan Tengah untuk Pemerintah Daerah mengambil alih pengelolan jalan eks Pertamina, mereka ingin mengetahui kejelasan pengelolaan jalan tersebut,” imbuh Ampera.
Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur mendukung apapun keputusan pengelolaan jalan tersebut asalkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Barito Timur,” ujarnya. (RMY)