Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Pj Bupati Barito Utara (Barut), Drs Muhlis menyebutkan pada beberapa hari yang lalu kami sudah melaksanakan evaluasi Penjabat Bupati Barito Utara oleh Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), dengan aspek penilaian 10 indikator yang menjadi prioritas.
“Yang ke 10 adapun aspek indikator prioritas tersebut meliputi kesehatan, penanganan stunting, pelayanan publik, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, BUMD, perizinan, pengangguran, serta beberapa kegiatan unggulan,” kata Pj Bupati Muhlis dalam arahannya pada apel gabungan di halaman kantor bupati, Rabu (17/1/2024).
Disebutkannya, bahwa dari ke 10 indikator prioritas, Pemkab Barut dengan kerjasama seluruh perangkat daerah dan semua pihak, mampu memperoleh nilai yang sangat memuaskan.
“Pemkab Barut yang mampu memperoleh nilai yang sangat memuaskan, hal ini ini merupakan kerja keras dan kerjasama seluruh kepala perangkat daerah serta semua pihak yang telah menyiapkan data yang diperlukan untuk evaluasi kinerja Pj bupati,” jelas Drs Muhlis.
Untuk itu, Pj Bupati Muhlis, pada akhir tahun 2023 kemarin sampai dengan awal tahun 2024 ini kita telah menerima hasil penilaian dari beberapa indikator penting pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Dari hasil penilaian tersebut merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan birokrasi kita selama tahun 2023 kemaren. Diantara hasil penilaian tersebut antara lain hasil impelemtasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), indeks reformasi hukum, impelemtasi Core Value ASN melalui pengukuran indeks berakhlak, impelementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2023,” tutur Pj Bupati Barut. .
Karena dengan hasil penilaian beberapa indikator tersebut, pada kesempatan itu Pj Bupati Drs Muhlis menekankan agar kepada kepala perangkat daerah yang menjadi leading sector dalam penilaian indikator untuk segera berkoordinasi dan menyusun rencana aksi yang terukur dalam rangka perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah diterima seutuhnya.
Selanjutnya, kepada seluruh kepala perangkat daerah, Pj Bupati menginginkan adanya keseriusan dan komitmen yang lebih dalam mensukseskan upaya perbaikan kedepan. Seperti yang kita pahami bersama, bahwa penilaian tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua perangkat daerah saja, tetapi keterlibatan kita secara kolektif sangatlah dibutuhkan.
Mari kita bersama sama membenahi kembali manajemen kinerja terutama masalah “penyediaan data dan dokumen”. Hal ini seringkali menjadi titik lemah dalam beberapa penilaian bagi kemendagri.
“Saya mengharapkan kedepan kita tidak lagi menjumpai masalah kekurangan data, validitas data, atau keterlambatan-keterlambatan dalam pengumpulan data. Termasuk saya inginkan adanya kontrol langsung dari pimpinan perangkat daerah terhadap data atau dokumen yang disampaikan,” ungkapnya.
Pj Bupati Muhlis juga menyampaikan bahwa pada hari Senin yang lalu, Pemerintah Kabupaten Barut telah menerima laporan hasil pemeriksaan oleh tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.
“Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kinerjanya dalam memberikan pelaporan yang diminta oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, semoga tahun ini Kabupaten Barito Utara mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 10 secara berturut- turut,” tandasnya.(Uzi)