Muara Teweh, (METROKalteng.com) – Kunjungan Kerja (Kunker) anggota Komisi VII DPR-RI, Willy M. Yoseph (WMY), tampaknya memberikan perhatian khusus terkait masalah pemasangan jaringan listrik dan rasio elektrifikasi di Kabupaten Barut.
Ikhwal terkait jaringan listrik di Kabupaten Barut diungkapkan Willy M.Yosehp pada saat menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Barito Utara, Selasa (18/1/2022) di aula Setda Lantai I yang dihadiri Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekda Muhlis, Wakil Ketua II DPRD Sastra Jaya, anggota DPRD Heny Rosgiaty Rusli, anggota DPRD Sunario dan manajer PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Muara Teweh, Sesen.
Terdapat dua masalah pembangunan yang mesti dipercepat di wilayah Kalteng, meliputi sektor komunikasi dan listrik. Listrik merupakan hal yang utama. Sehari saja tak ada listrik, kita seperti mundur 50 tahun,” sebut Anggota DRR RI, Willy M.Yoseph.
Anggota DRR RI, Willy M.Yoseph ini sempat mendengarkan paparan dari Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekda Muhlis, Wakil Ketua DPRD Sastra Jaya, anggota DPRD Henny Rosgiaty Rusli, anggota DPRD Sunario, dan manajer PLN (Persero) ULP atau Unit Layanan Pelanggan Muara Teweh, Sesenbterkait kondisi terkini kelistrikan di Barut.
Dalam paparan PLN ULP Muara Teweh, tercatat sebanyak 27 desa atau 23 persen dari total desa dan kelurahan di kabupaten Barito Utara belum teraliri listrik.
Secara rinci kondisi di Kabupaten Barito Utara adalah pertama, rasio elektrifikasi 92,58 persen. Kedua, rasio desa 76,70 persen. Ketiga, total rumah tangga mendapat layanan listrik 99,49 persen.
Desa-desa yang belum teraliri listrik meliputi, di Kecamatan Gunung Purei ada 7 (tujuh) desa. Di Kecamatan Lahei 4 (empat) desa. Di Kecamatan Teweh Baru satu desa. Di Kecamatan Teweh Selatan satu desa. Di Kecamatan Teweh Timur 9 desa.
Selanjutnya Manajer PLN ULP Muara Teweh, Sesen mengatakan, ada kedua kendala yakni akses jalan dan pembebasan jalan (row) sebagai penghambat percepatan pembangunan listrik di Baruy. “Namun kita terpaksa harus angkut material lewat jalur sungai,” ungkap Sesen.
Sementara anggota DPRD Barito Utara Henny Rosgiaty Rusli menyebutkan, listrik memang menjadi masalah. Tetapi respon dari masyarakat yang merelakan lahannya dilewati jaringan listrik sangat positif. “Di Kecamatan Lahei Barat, masyarakat sudah kerja bakti lebih dahulu, sebelum jaringan PLN masuk,” tutur Heny Rosgiaty.
Menanggapi kondisi listrik di Kabupaten Barito Utara, WMY mengatakan Kalteng bersama Kaltara, Papua, dan Papua Barat termasuk daerah tertinggal soal listrik.
Menurut Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional ini, kalau PLN belum masuk, itu tandanya negara belum hadir. Kita menantang PLN bagaimana menjadikan Indonesia Terang untuk Kalteng. Butuh dana Rp2 T untuk anggaran listrik di Kalteng.
“Saya nilai itu kecil, karena kita ingin rakyat jadi cerdas, bahagia, dan sejahtera. Saya bicarakan masalah listrik dengan GM PLN Kalselteng, Dirjen, dan Menteri ESDM,” kata anggota Komisi VII DPR-RI, Willy Midel Yoseph yang membidang tugas Komisi VII mencakup energi, riset dan teknologi, serta perindustrian. (Uzi)