Buntok, (METROKalteng.com) – Menghadapi musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah akan mendirikan posko siaga bencana. Demikian dikatakan Kepala BPBD Kabupaten Barito Selatan Alif Suraya di Kantornya Senin, (27/1/2020).
Alif mengatakan, Posko yang didirikan dibuka dari pagi hingga malam sekitar pukul 22.00 WIB setiap harinya, hal tersebut sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi.
Di setiap posko pihaknya telah menyediakan logistik guna mengantisipasi berbagai bencana, seperti banjir, lonsor dan angin puting beliong, kita juga siap-siap menjejerkan logistik tenda semua kita siapkan sebagai bentuk antisipasi kita, ucapnya Alif.
“Untuk mencapai kinerja antisipasi dan penanggulangan bencana yang maksimal membutuhkan kerjasama informasi bencana dari masyarakat, baik dalam bentuk laporan langsung ke posko, maupun melalui call center yang telah disediakan, sehingga di dalam menghadapi setiap laporan masyarakat itu, pihaknya akan selalu siap menerima laporan tersebut 1×24 jam,” pungkas Alif.
Bentuk kesigapan pihaknya dalam penanganan bencana, telah terbukti dalam lima hari belakangan, anggotanya berhasil mengantisipasi dua kasus bencana kebakaran hutan, yakni di lapangan tembak, dan di Jalan Buntok – Palangkaraya.
BPBD juga menunjukkan kesigaan dalam hal penanggulangan pasca bencana. Pasca kebakaran pemukiman di Desa Damparan, Kecamatan Karau Kuala, Barsel, Senin (27/1/2020), yang menghanguskan tujuh buah rumah dan dua buah bangunan sarang walet milik warga.
Alif menambahkan pihaknya telah membawa bantuan 20 logistik dengan isi makanan, pakaian dan alat-alat sekolah. Ini wujud daripada bahwa pemerintah daerah turun langsung kepedesaan korban bencana,” tuturnya.
Menurut Alif pihaknya menghimbau kepada masyarakat, untuk selalu waspada bencana, sebab penanggulangan bencana, bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD saja, tapi juga semua unsur masyarakat, pihak perusahaan dan pemerintah.
“Nanti tanggal 4 Febuari di Bogor Presiden mengundang Bupati dan Gubernur membahasa tentang bencana, karena itu urusan bersama pemerintah, masyarakat dan pihak swasta,” paparnya (SN).