Muara Teweh, (METROKalteng.com) – DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) melakukan penundaan rencana digelarnya pelaksanaan kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan aset daerah dan peraturan bupati tetkait dengan perjalanan dinas.
Dundurnya pelaksanaan RDP yaitu berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan DPRD Barut.
“Berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif pada rapat yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna, Jumat (8/1/2021). Disepakati bahwa rapat dengar pendapat ini di tunda,” ujar Rujanna Anggraeni selaku pimpinan rapat.
Dikatakannya bahwa penundaan ini disampaikan pihak eksekutif melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs H Masdulhaq mengatakan bahwa untuk rapat mengenai aset serta perjalanan dinas ini akan memakan waktu yang sangat panjang.
“Karena, hari ini Jumat, maka waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan rapat ini, sehingga mereka (DPRD dan Pemkab) sepakat untuk menunda RDP dan dijadwalkan kembali,” kata Rujana.
Sementara, anggota DPRD Barito Utara, Suriannor menambahkan bahwa dalam pembahasan aset daerah dan perjalanan dinas ini harus dihadiri pula oleh pimpinan eksekutif baik bupati, wakil bupati maupun setda, sehingga nantinya ada keputusan.
“Selain itu, dari pihak DPRD juga pada hari ini tidak ada pimpinan dewan, sehingga sepatutnya ditunda terlebih dahulu untuk RDP kali ini dan dijadwalkan kembali,” ujar Suriannor.
Lebih lanjut, H Asran mengatakan,bahwa dirinya selaku ketua Komisi II sudah memang sepatutnya RDP kali ini ditunda dan dijadwalkan kembali pada waktu yang lebih tepat, sehingga pembahasan dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat.
“Saya kira sangat tepat rapat ini ditunda, dan dijadwalkan kembali, rapat ini memakan waktu yang cukup lama dan bertepatan juga hari ini Jumat,” ucap H Asran.(Uzi)