Buntok, (METROKalteng.com) – Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Bsrsel) mengalami defisit 30 milyar lebih. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, MM kepada awak media usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Dearah membahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2022, di ruangan rapat gabungan Komisi DPRD, Rabu
DPRD Kab. Barsel
Buntok, (METROKalteng.com) – Pada bulan November 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama eksekutif, di ruang rapat DPRD, Senin (01/11/2021). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barsel, Ir. HM.Farid Yusran, MM didampingi Wakil Ketua II DPRD Barsel, diikuti beberapa anggota dewan yang ada, serta pihak
Buntok, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali lakukan rapat lanjutan yang masih dalam pembahasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Barito Selatan (Barsel). Rapat tersebut diikuti beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) diantaranya Camat-camat, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, walaupun ada sebagian yang berhalangan dan tidak
Buntok, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Barito Selatan (Barsel) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan Rapat lanjutan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus Evaluasi terhadap Target dan Realisasi tahun berjalan sekarang Tahun 2021, Kamis (21/10/2021). Ketua DPRD Barsel, Ir. HM. Farid Yusran usai pimpin rapat mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pemaksimalan
Buntok, (METROKalteng.com) – Dugaan gelapkan Dana Desa (DD) selama dua tahun berturut-turut oleh Kapala Desa (Kades) Panarukan Kecaman Dusun Utara (Dusut) yang diduga berdasarkan hasil audit dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Anggota komisi I DPRD Barsel, Ir. Rahmato Rahman kepada wartawan, saat dihubungi Selasa, (19/10/2021) malam, membenarkan ada
Buntok, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Belatan (Barsel), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lakukan Rapat membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Senin (18/10/2021) pagi. Disampaikan oleh Ketua DPRD Barsel, Ir HM. Farid Yusran, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Buntok, (METROKalteng.com) – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Selatan H. Zainal Khairuddin SP meminta sekaligus mengharapkan, supaya bantuan bagi masyarakat yang rumahnya memang terdampak bencana banjir segera disalurkan. “Sebab dalam beberapa terakhir saat ini, debit air pada DAS Barito kian meninggi dan tidak sedikit rumah-rumah masyarakat yang berada di pinggiran sungai Barito sudah terendam
Buntok, METROKalteng.com) – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barito Selatan tentang Protokol Kesehatan (Prokes) masuk dalam prioritas legislasi pada tahun 2021. Demikiab dikatakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barsel, Hermanes seusai mengikuti rapat koordinasi yang dilakukan DPRD Barsel dengan Pemerintah Daerah setempat, Kamis (2/9/2021). Disebutkannya, Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD
Buntok, (METROKalteng.com) – Majunya pembangunan daerah dibuktikan dengan majunya infrastruktur, oleh sebab itu, Pemerintah Daerah (Barsel) agar terus memprioritaskan pembangunan bidang infrastruktur pada setiap tahunnya. Demikian yang dikatakan Ketua Komisi II DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya, SE saat dibincangi wartawan di kediamannya, Kamis (12/8/2021) kemarin. Legislator dapil II Barsel itu berharap, supaya pihak terkait serius menjalankan
Buntok (METROKalteng.com) – Anggota DPRD dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barsel Hj. Nyimas Artika SE, dalam memantau harga sembilan bahan pokok (Sembako) di Pasar, terutama di pasar sayur ikan (saik) dan Plaza Kota Buntok. Legislator Dari Komisi II ini, meminta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM setempat untuk lebih proaktif.