Buntok, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Komisi I melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahas terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Data-data Bantuan Sosial (Bansos).
RDP tersebut dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Barsel dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD), Bank Mandiri, Kantor Pos Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Koorda Kabupaten Barito Selatan Di Ruang Rapat Gabungan Komisi. Jum’at, (03/06/2022) Pagi.
Ketua Komisi I DPRD Barsel, Jarliansyah usai pimpin RDP kepada awak media MetroKalteng.com mengatakan “tadi sudah kita jelaskan sama-sama terkait data penerima bantuan sosial khususnya di barsel, sudah tidak lagi sesuai dengan yang ada dilapangan”, jelasnya.
Dari itu kami dari pihak DPRD Barsel akan mendorong kepada Dinas Sosial nantinya agar membentuk suatu tim yang bisa terjun langsung kelapangan untuk mendata secara door to door, sehingga si penerima bantuan itu memang benar-benar layak menerima bantuan tersebut.
Dari pihak Dinsos sudah menyurati Kementrian Sosial (Kemensos) terkait data penerima bantuan ini.
“Setelah ada balasan dari Kemensos, pihak DPRD Barsel akan turut serta mendampingi Dinsos untuk melakukan pendataan terkait kemuthahiran-kemuthahiran data yang disampaikan dari lapangan”, jelasnya
Kerena sebelum ini data-data yang telah disampaikan kepusat kembalinya masih tetap data yang dulu.
“Artinya hampir percuma kalau tidak secara langsung disampaikan, karena itu, Insya allah kami dari DPRD Barsel akan mendampingi Dinsos kalau menyangkut perbaikan perbaikan data”,tuturnya.
Masih bersama Ketua Komisi I DPRD Barsel, Jarliansyah, ia menjelaskan terkait Pilkades berdasarkan tindak lanjut dari RDP pertama kemarin, mereka masih kekurangan anggaran sampai saat ini.
Menyikapi hal itu,”Kadisnya tadi meminta waktu untuk mengkoordinasikan bersama tim pemerintah daerah bersama PJ Bupati Barsel terkait masalah kekurangan anggaran tersebut”, ujarnya.
Akan tetapi, saat selaku Ketua Komisi I DPRD Barsel berharap kalau memang anggarannya tidak ada pergesaran-pergeseran yang bisa menimbulkan anggarannya bisa tercukupi untuk pelaksanaan Pilkades, lebih baik ditunda saja.
“Kita hanya perlu merubah Perbupnya yang sudah menyatakan kalau pelaksanaan Pilkades dilaksanakan di tahun 2022 ini”, tutupnya. (VG)