Tamiang Layang, (METROKalteng.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Rapat Kerja (Rakor) dengan pihak eksekutif tentang Pajak dan Retribusi Bartim, Kamis (10/06/2021).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Bartim, Ariantho S. Muler diikuti anggota DPRD, serta dihadiri pihak eksekutif beserta jajarannya.
Dalam rapat, Ariantho mengatakan bahwa pihak DPRD ingin mengetahui apa-apa yang menjadi kendala dan sejauh mana jumlah dari pajak serta retribusi kita yang belum masuk.
“Adapun yang menjadi kendala yakni, dari sektor pelabuhan pemda Bartim, BPJS dan dari sektor penerangan jalan (PJ),” ucap Ariantho.
Dikatakannya, di sektor pelabuhan, yang mana saat ini kita tidak bisa mengelolanya, karena masih akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan RI, mungkin di bulan Juli 2021 akan ada rapat koordinasi antara esekutif, legislatif dan pihak Direktorat Jenderal Perhubungan.
“Jadi disektor pelabuhan ini nanti kita pungut berdasarkan undang-undang yang berlaku bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal bagi pemda Bartim,” tandas Ariantho.
Terkait dengan BPJS informasi dari pak Sekda Bartim disaat rapat tadi, beberapa nilai klaim yang cukup besar, sehingga pada saat ini belum bisa diselesaikan. Dengan adanya itu, nanti mungkin direncanakan badan musyawarah yang akan menyusun jadwal DPRD memfokuskan untuk penyusunan agenda DPRD bersama eksekutif, sehingga pada bulan Juli 2021 juga akan dilaksanakan rapat koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD dan pihak BPJS.
Kemudian, disektor pajak yang belum maksimal penerimaannya dari sektor penerangan jalan (PJ). Sehingga pada bulan Juli 2021 juga akan direncanakan rapat koodinasi antara seksekutif, legislatif dan pihak PLN.
“Terakhir tegas Ariantho, didalam 3 hal sektor pajak ini nanti, kita lihat yang mana akan menjadi prioritas, maka itu lah yang akan kita dorong”, pungkasnya. (Son)